Ketika diam tak menjawab persoalan

Malam semakin larut ketika benak ini teringat era perjuangan negeri ini membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Dahulu, kita memiliki orang-orang besar dengan ketulusan jiwa pengabdian yang tulus dengan mengesampingkan ambisi pribadi dan kekuasaan. Mereka tiadalah mementingkan diri sendiri, yang ada dalam benak mereka adalah ambisi untuk membawa bangsa ini keluar dari belenggu penjajahan. Termasuk kesantunan dalam berpoilitik pun kiranya sangatlah jarang dimiliki oleh para politikus di masa sekarang. Jika kita membaca buku sejarah yang menceritakan bagaimana panasnya perdebatan dalam rapat-rapat di DPR atau pun dalam rapat kabinet, rapat2 tsb berjalan alot disertai perdebatan sengit dari tiap-tiap orang yang mempertahankan pendapatnya masing-masing dan disertai argumen dan ideologi masing-masing, tapi ketika rapat itu usai atau pun ketika break dari rapat, para politisi bisa makan bareng dengan diselingi canda tawa keramahan, bahkan ketika rapat itu usai, mereka berangkulan penuh kekeluargaan. Padahal secara ideologis antara Soekarno yang berideologi nasionalis, Natsir yang berideologi Islam, atau pun Sjahrir yang berideologi sosialis, sangat sulit untuk menyamakan pendapat mereka bertiga, tapi walaupun begitu etika berpolitik mereka sangatlah santun yang kiranya sangatlah tepat jikalau politikus sekarang untuk mencontohnya.
Jikalau kita berbicara mengenai etika politik, kita bisa mencontoh M. Natsir. Ia bisa berdebat sengit dengan Ketua PKI DN Aidit di dalam sidang tapi setelah sidang usai ia bisa berbincang ringan sambil minum secangkir kopi tanpa ada permusuhan.

ketegasan seorang Soekarno pernah diuji ketika pada thn 59, Indonesia mengalami kekisruhan politik yang luar biasa yang membuatnya harus mengeluarkan Dekrit Presiden untuk mengatasi kekalutan politik pada saat itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang jika dilihat secara sepintas, SBY seolah-olah tidak mau terlibat dalam perseturuan KPK-Polri. Padahal jika dia mampu untuk tegas, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mengambil tindakan tegas dengan melakukan sedikit campur tangan terhadap permasalah ke dua institusi penegak hukum tsb, karena posisi SBY bukan hanya sbg kepala pemerintahan semata, tapi juga sbg kepala negara yang tentunya memiliki kekuasaan tertinggi sbg penyelamat negeri ini jika negara berada pada keadaan amburadul spt sekarang ini.

Institusi Polri mestinya berbangga hati (dan menontohnya) karena pernah memiliki Kapolri sekaliber Jendera Hoegeng. Hoegeng adalah tipe polisi sejati yang mungkin belum kita temukan kembal pada polisi2 di saat ini. Ketika dia hendak memasukkan anaknya ke perguruan tinggi, dia menolak untuk menuliskan namanya dalam lembaran orang tua calon karena tidak ingin proses penerimaan anaknya menjadi diperlancar dikarenakan melihat latar belakang orangtua anaknya yang merupakan seorang kapolri.

bangsa ini juga mestinya berbangga hati karena pernah memiliki seorang Hatta yang memiliki konsep ekonomi kerakyatan dalam bentuk ekonomi koperasi, yang sayangnya konsep tersebut tidak diteruskan oleh kita. Malah diteruskan oleh seorang M. Yunus, seorang penerima nobel perdamaian dari Bangladesh, karena telah membangkitkan ekonomi rakyat Bangladesh melalui Grameen Bank miliknya (tanpa bantuan pemerintah) sehingga dianggap telah mengangkat perekonomian rakyat miskin yang berimplikasi pada perdamaian di Bangladesh.

Sekilas mata ini tertuju pada koran yang tergeletak di samping laptop, dan isinya pun tak jauh berbeda dgn berita-berita sebelumnya yang tentunya masih menyesakkan dada kita karena kemuakan yang luar biasa akibat penegakan hukum yang semrawut dan tiada berkeadilan. Teringat pula benak ini dengan apa yang pernah diucapkan oleh seorang M. Husni Thamrin 70 tahun silam yang kiranya masih sangat relevan dengan kondisi negara kita saat ini, "satu hal yang dapat dipastikan bahwa rasa keadilan yang dibangun dewasa ini sangatlah sulit dicari. Kepercayaan terhadap keputusan pengadilan termasuk salah satu sandaran utama negara yang sangat penting, tetapi dengan banyaknya keraguan terhadap kenetralan institusi pengadilan, maka pemerintah akan kehilangan salah satu pilar terkuat untuk memelihara kedaulatan hukum". Ketika kepercayaan publik ternodai oleh mafia-mafia peradilan, akan sult untuk mengharapkan terciptanya suatu kedaulatan hukum yang bebas dari tekanan penguasa.

MAlam beranjak naik tanpa kehadiran bulan yang menerangi gulita, tak pelak kondisi ini tak jauh berbeda dengan negara ini yang membutuhkan seorang penerang hukum. Karena para pngadil di negeri ini hanya menjalankan fungsinya dengan cara membaca secara tekstual UU yang ada, tanpa melibatkan hati dan kemanusiaannya sbg manusia. Maka tak aneh jika seorang Minah bisa terjerat vonis walaupun hanya mencuri tiga buah kakao, tak aneh pula seorang Aguswandi bisa terjerat hukuman maksimal tujuh thn penjara hanya karena memakai listrik untuk mencharge hp tanpa sepengetahuan pemilik. Tak aneh pula jika seorang yang terkena kasus Century hanya dihukum 4,5 thn penjara padahal uang yang digelapkan mencapai 6,7 Trilyun, sementara ada mantan pimpinan BI yang dihukum 5 thn penjara sbg bentuk pertangungg jawaban penyalahgunaan dana yayasan BI sebesar 100 Milyar.
Padahal di Vietnam sana, presidennya memecat seluruh petinggi Departemen Perhubungan dan menggantinya dengan orang2 baru karena ketahuan korupsii dalam pengadaan infrasruktur di Vietnam. Di China lebih ganas lagi, pejabat yang ketahuan korupsi, maka anak dan istrinya turut pula di hukum mati sebagai efek jera untuk mereka yang berniat korupsi. Suatu langkah yang luar biasa dari China, maka tak heran kalau negara ini bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 10%, karena memang negara itu tegas dlm pemberantasan korupsi. Di negeri ini malah sebaliknya, ada lembaga yyang berniat untuk membersihkan 'tikus-tikus binal' tak tahu diuntung dari negeri ini, tapi sang lembaga malah ingin dilemahkan dengan berbagai macam skenario tak beradab.
Banyak cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak senang dengan keberadaan lembaga ini, ketika sang ketua berniat untuk menyelidiki pengadaan IT oleh KPU, sang ketua malah dijebloskan ke penjara dengan alasan terlibat kasus pembunuhan berencana. ketika wakil2na berniat untuk menyelidiki dugaan penyelewengan Century, para wakil ketua tsb malah ditahan dgn tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang tak masuk logika.
Dan kerumitan-kerumitan kasus kasus tersebut dengan sukses mengalihkan perhatian publik dari prgram 100 hari pemerintah. Tidak ada yang memperhatikan apakah target peneingkatan ekonomi tercapai atau tidak, Tidak ada yang memperhatikan proses pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang kini malah tersendat, sehingga rakyat masih mengalami pemadaman bergilir. Tidak ada yang memperhatikan proses legisasi UU Lalu lintas hingga UU tsb disahkan, padahal denda untuk pelanggaran naik hingga 10 kali lipat dari sebelumnya. Dagelan politik tak bermutu dengan suksesnya berhasil mengalihkan publik dari persoalan persoalan lain yang tak kalah pentingnya untuk mendapatkan sorotan publik.

Akhirnya, walaupun yang membaca notes saya bosan dengan isi notes yang tak jauh dari korupsi dan kebobrokan lainnya, walaupun yang membaca notes saya tidak setuju dengan isi notes ini, korupsi harus kita pantau dan tentu saja saya tak akan bosan untuk mengungkapkannya, karena hanya inilah yang rakyat kecil bisa lakukan, karena rakyat kecil tak akan memiliki kekuasaan layaknya presiden untuk memerintahkan aparat penegak hukum supaya memeriksa nama-nama yang disebut pada rekaman ANggodo.

Karena rakyat kecil hanya bisa berteriak dalam sepi mengharapkan ketidakadilan segera berganti dengan keadilan. dagelan segera berganti dengan kenyataan. dan harapan segera berganti dengan pelaksanaan.

ketika diam tak kunjung menjawab semua persoalan, apakah kita mesti bergerak ke jalanan?? menreriakkan dengan lantang tentang arti keadilan?? keadilan yang tak kunjung didapatkan, karena rakyat kehilangan sebuah harapan, dari penguasa yang kehilangan perasaan...