jeritan orang terpinggirkan..

Gempa di Bima yang memporakporandakan rakyatnya, jeritan rakyat jelata yang semakin sulit kehidupannya, teriakan para buruh yang menuntut realisasi kenaikan gaji yang sesuai dgn standar hidup layak, tak jua mengalahkan berita buaya yang tengah dirundung bingung karena kehilangan cecaknya. Padahal jeritan rakyat semakin memilukan, tapi tak ada yang peduli denan mereka semua mata tertuju di Mabes Polri dan panggung sandiwara yang tengah dipertontonkan oleh para pemain ludruk banyol di gedung pertunjukkan yang sering dikenal dengan nama Senayan. Berita mereka seolah-olah sinetron kejar tayang yang setiap harinya bersambung dengan kejutan-kejutan basi yang akhir ceritanya akan sangat mudah ditebak. Muka mereka tidak bisa melihat penderitaan rakyat karena saking tebalnya make up kemunafikan dalam diri mereka. Kapankah episode ini akan segera berakhir. Rakyat sudah lelah dengan semua dusta, intrik politik, dan permainan2 yang tiada berkesudahan.
Minggu-minggu ini wajah bopeng penegakkan hukum Indonesia tengah dipertontonkan secara luas mengalahkan berita-berita lain yang dianggap kalah taji dibandingkan berita para reptile yang berebut kue kekuasaan. Para penegak hukum lebih focus untuk membela dirinya (baca: institusinya) daripada menegakkan keadilan hukum di negeri ini. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, krisis keadilan buah dari krisis kebenaran di negeri ini tampak dalam diri para penegak hukum (polisi dan jaksa), para legislator, dan elit politik yang tidak berperan sebagai person moral. Ketika moral menjadi tidak dipentingkan oleh mereka mereka ini, ketika itulah keruntuhan suatu negara tinggal menghitung waktunya.
Ditambah lagi oleh sikap istana (baca: presiden) yang seolah-olah tidak jelas dan terkesan bermain aman. Padahal beliau ini haruslah bertindak sebagai negarawan yang memiliki hak prerogratif untuk turut serta demi kemaslahatan sebuah bangsa yang bernama Indonesia.
Jika kita perhatikan awal mula perseteruan KPK-Polri-kejagung, presiden bersikap netral, dengan dalih menghormati proses hukum. Ketika kejadian berlanjut dengan penahanan Bibit – Chandra, yang menuai kecaman dari berbagai macam pihak, presiden berinisiatif untuk membentuk Tim Delapan guna mengusut kejadian penahanan tsb, padahal scr tersirat pembentukan tsb tak lebih sbg tameng supaya presiden tidak secara langsung campur tangan sekaligus sbg bumper jikalau ada reaksi dari masyarakat luas terhadap istana, maka presiden tak usah menghadapi rakyat scr langsung karena sudah ada Tim Delapan. Dengan adanya Tim Delapan ini istana seolah-olah sedang membela KPK.
Kejadian pun berlanjut ketika MK berniat untuk membuka rekaman percakapan Anggodo, istana yang melalui menhukham malah mempertanyakan relevansi pembukaan rekaman tsb dalam sidang MK. Dalam hal ini istana malah ingin menghambat proses di MK sehingga terkesan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sikap aneh juga diperlihatkan oleh presiden, jika kita perhatikan di media, dalam percakapan ANggodo tsb disebut-sebut nama RI-1. Tapi anehnya, presiden tidak bereaksi scr keras terhadap pencatutan namanya dlm percakapan tsb. Seharusnya, pencatutan nama tersebut digugat secara hukum untuk membuktikan bahwa presiden tidak ada kaitnnya terhadap mafia peradilan di Indonesia. Ini kan aneh, padahal kita masih ingat, beberapa waktu lalu istana begitu reaktif menanggapi kasus pencemaran nama baik Eddi baskoro yudhoyono terkait politik uang dalam kampanye pemilu kemarin, istana juga sangat reaktif terhadap SMS bernada ancaman terhadap Ibu ANi Yudhoyono. Tapi koq untuk kasus yang satu ini, istana terkesan adem adem aja? Padahal secara substantif, pencatutan nama RI-1 oleh anggodo juga bermakna ancaman terhadap nama baik dan kredibilitas presiden. Tapi mengapa untuk yang satu ini istana seolah-olah memaafkan anggodo ya??

Sedih hati ini ketika melihat tayangan rapat dengar pendapat antara komisi III dengan Polri yang sangat nyata sekali menunjukkan dukungan penuh terhadap Polri bahkan sampai photo bersama segala. Padahal kita tahu mayoritas rakyat saat ini tengah sakit hati dengan kinerja polri yang tengah bermain api terhadap penegakan hukum di Indonesia.
SBY dalam pidato pelantikannya sbg presiden menyatakan bahwa dirinya akan memasang badan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi faktanya koq jadi ironis sekali ketika 8 fraksi di DPR mengusulkan dan mendukung hak angket untuk menyelidiki kasus Bank Century tapi fraksi Demokrat malah tidak mendukung hak angket tsb. Ada apa alagi ini?? Jika kita baca judul berita di Kompas edisi hari Kamis, akan kita dapati judul artikel yang menohok para pemilih Partai Demokrat pada pemilu legislative kemarin, silahkan baca kepada para pemilih Demokrat, judul artikelnya berbunyi “Angket Century Siap, 78 Anggota DPR dari 8 Fraksi Mendukung, KECUALI DEMOKRAT”. Apakah 20% lebih penduduk Indonesia yang memilih democrat telah salah pilih?? APakah 60% lebih pendidik Indonesia telah salah pilih?? Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak berhak untuk menilai pilihan mayoritas Indonesia, karena saya bukan siapa-siapa. Padahal kasus century adalah megaskandal terbesar di Indonesia yang hingga kini angkanya malah semakin bertambah mendekati angka 9 trilyun. Tapi koq malah tidak didukung oleh fraksi mayoritas di DPR ya??

Inilah potret negara yang rakyatnya hanya menilai figure dari kemasan semata dan menafikan substansi. Rakyat yang terpesona oleh kemasan ragawi tapi menafikan isi. Termasuk adanya berita2 perseteruan KPK vs Polri yang menyedot perhatian luas saat ini, rakyat pun terpesona oleh drama-drama berurai air mata dan terlupakan bahwasanya ada program 100 hari pemerintahan SBY episode 2 yang seharusnya kita kritisi dan pantau secara maksimum. Ada begitu banyak program 100 hari pemerintah tapi hanya segelintir orang yang memperhatikan berita tersebut. Padahal berita tsb tak kalah pentingnya karena menyangkut masa depan Indonesia di masa mendatang.

Wajah peradilan Indonesia benar-benar bopeng sampai sampai Indonesianis Daniel S Lev pernah mengusulkan agar semua hakim dan jaksa dipecat dan digantikan orang yang sama sekali baru, karena saking parahnya mafia peradilan di negeri ini.

Saya benar-benar lelah dan muak dengan berita-berita akhir2 ini yang tiap harinya menunjukkan kebobrokan negara ini. Dan teman2 yang baca note saya pun akan merasakan hal yang sama ketika mereka mendapati note dari saya yang isinya juga tak jauh-jauh dari yang namanya caci maki untuk negeri ini. Karena apa lagi yang saya bisa lakukan selain memainkan jari di atas keyboard?

Maafkan saya yang hina ini yang dengan keterbatasan ilmunya hanya mampu untuk mencaci meneriakan kemarahan kepada mereka2 di atas sana. Maafkan jika ada dari mereka yang tersinggung dengan kalimat-kalimat saya, karena saya sayang dengan negara ini yang kini tengah di ambang kehancuran. Bukan cara saya untuk ikut berdemonstrasi di tengah-tengah bundaran HI karena saya hanyalah seorang semi mahasiswa yang harus bekerja di siang hari demi mendapatkan sekeping uang kuliah di malam hari. Yang harus bekerja karena system pendidikan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan terpinggirkan seperti saya. Bukan cara saya untuk ikut menghadiri dukungan2 dalam suatu gerakan karena saya bukanlah aktivis mahasiswa. Bukan cara saya untuk ikut dialog interaktif dalam suatu acara dukungan, karena saya bukanlah pakar tata negara atau mahasiswa hukum. Saya tak lebih dari mahasiswa kimia yang gelisah ketika negaranya lupa terhadap rakyatnya. Bahwasanya ada banyak yang terlantar di luar sana akibat berlarut-larutnya kasus ini.

Waktu beranjak pagi ketika saya menulis notes ini dan menyadarkan saya kepada suatu realitas hidup yang sesungguhnya bahwa esok hari saya mesti berangkat kerja demi menanggung uang dalam rangka mengakali pendidikan yang semakin dikomersilkan. Jika ada yang mengamati program 100 hari presiden (sayangnya saya tidak yakin akan ada yg mengamati), akan ada 15000 lebih beasiswa untuk siswa SMA yang tidak mampu untuk meneruskan ke perguruan tinggi, akankah terealiasi?
Para petinggi lebih tertarik untuk mengajukan kenaikan gaji ketimbang memikirkan nasib para anggota TNI yang mesti menjaga kedaulatan negara di perbatasan negara yang hanya mendapatkan uang makan 30.000 sehari. Yang untuk mendapatkan bahan makanan mereka mesti menyewa kapal yang harganya jauh melebihi uang transportasi dari negara. Padahal tanggung jawab mereka sangatlah besar mengingat kedaulatan negara bukanlah hal yang sepele.
Negara lebih focus untuk menaikkan gaji PNS, sementara buruh-buruh swasta yang notabene memiliki hak yang sama di negeri ini seolah olah menjadi warga kelas dua dan terlupakan kesejahteraannya. Maafakan saudarakau yang PNS, bukan maksud hati saya untuk mendiskreditkan anda, tapi inilah fakta yang terjadi, ketika negara selalu memperhatikan anda, ada saudara kita yang terlupakan nasibnya, dan negara lupa kepada mereka yang selalu terpinggirkan, bukan hanya oleh kejamnya swasta tapi juga oleh negara.
Ketika ketidakadilan merajalela haruskah hukum rimba yang berkuasa?? Bersyukurlah kita manusia yang beradab dan dikaruniai iman kepada Tuhan, sehingga kita terhindar dari bencana. Walauapun ada bencana lain yang selalu menghantui kita, bencana yang lebih nyata, yaitu ketika penguasa lupa terhadap rakyatnya…, tapi ingatlah ada Yang Maha Melihat yang akan mengawasi sepak terjang anda wahai penguasa. Karena Dia Yang Tak Kasat mata lebih dekat dari yang anda sadari, lebih tahu melebihi yang kau tahu…